 |
| Wapres RI Ma'ruf Amin. |
PAKARINFO.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa beberapa pegawainya terlibat dalam aktivitas ilegal berupa judi online.
Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, yang mengonfirmasi hasil temuan dari penelusuran yang dilakukan oleh Inspektorat.
Menanggapi temuan ini, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa kasus judi online yang melibatkan siapapun akan ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.
“Yang pertama itu kan memang sudah ada Satgas ya, yang akan terus mengusut untuk memberikan penindakan-penindakan, baik mereka yang menyelenggarakan maupun mereka yang terlibat, ada aturan-aturan yang harus ditegakkan,” tegas Wakil Presiden dalam keterangannya setelah meresmikan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (09/07/2024).
Lebih jauh, Wakil Presiden menjelaskan bahwa dengan terbentuknya Satgas, upaya pemberantasan judi online menjadi semakin efektif.
Oleh karena itu, siapapun, termasuk pegawai KPK, pejabat negara, atau anggota TNI/Polri yang terbukti terlibat dalam judi online akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Siapapun termasuk pegawai KPK, atau juga pejabat, kemudian TNI/Polri, tentu diproses sesuai dengan aturan, bahkan anggota DPR pun dipanggil oleh Majelis Kehormatan,” tambahnya dengan tegas.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024.
Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dengan Wakil Ketua Muhadjir Effendy dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Ketua Harian Pencegahan dipegang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Wakil Ketua Harian Pencegahan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo Usman Kansong.
Sementara itu, Ketua Harian Penegakan Hukum dijabat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Wahyu Widada.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden didampingi oleh Anggota Komisi V DPR Mulyadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad.
