 |
| Foto bersama saat kunjungan PP GMKI ke kantor Menkominfo. |
PAKARINFO.CO.ID - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menangani permasalahan situs judi online yang semakin marak di internet menjelang Pilkada 2024.
Desakan ini disampaikan PP GMKI dalam audiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, di kantornya pada hari Rabu (17/7/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Jefri Gultom, Ketua Umum PP GMKI, menjelaskan bahwa diskusi meliputi isu-isu penting seperti keamanan siber, judi online, dan penyebaran hoaks.
"Dalam diskusi tersebut, kami menyoroti maraknya judi online di Indonesia," ujar Jefri dalam keterangannya yang diterima pada Kamis (18/7/2024).
Jefri menekankan bahwa judi online merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, sebanyak 2,7 juta orang terlibat dalam perjudian online. Selain menyebabkan penderitaan bagi masyarakat, judi online juga merusak moral dan tatanan sosial.
“Kami khawatir para bandar judi online akan memanfaatkan momentum Pilkada Serentak untuk memperluas pengaruhnya. Kami berharap agar judi online dapat diberantas sebelum Pilkada,” ungkap Jefri.
Menanggapi hal tersebut, Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah judi online sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Doakan Agustus tuntas!” tegas Budi.
Budi juga memastikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam memberantas judi online, termasuk pemblokiran situs, penegakan hukum terhadap pelaku, serta edukasi publik.
Dalam responsnya, Jefri menyarankan perlunya tindakan tegas dan menyeluruh dari pemerintah dalam memerangi judi online.
Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada influencer dan figur publik yang mempromosikan judi online, menutup akun-akun terkait, serta berkoordinasi dengan platform media sosial untuk menghapus iklan judi online.
“Kami juga mendukung langkah-langkah represif terhadap bandar dan penyedia judi online, termasuk pemblokiran rekening bank, e-wallet, dan layanan operator seluler yang terlibat dalam transaksi judi online sebagai solusi konkret dalam menangani masalah ini,” saran Jefri.
Selain itu, Jefri juga mendorong perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya judi online.
“Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti baliho, iklan TV, iklan media sosial, dan SMS blast,” tuturnya.
Selain isu judi online, Jefri juga menyinggung kebocoran data. Ia menilai serangan ransomware terhadap PDNS baru-baru ini sebagai pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat keamanan siber.
“Keamanan siber harus menjadi prioritas nasional dan memerlukan kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan siber,” katanya.
Jefri menekankan pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh instansi pemerintah dan mendorong mereka untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan data yang kuat.
“Dimulai dari Kominfo dan lembaga terkait lainnya,” tutupnya.
